Usai membayar gaji para pegawai negeri sipil (PNS) pekan lalu, neraca keuangan pemerintah Zimbabwe hanya menyiasakan uang tunai sebesar US$ 217 atau Rp 2,083.200 (kurs Rp 9.600). Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Zimbabwe, Tendai Biti.
"Pekan lalu, usai kami membayar gaji PNS, hanya tersisa uang US$ 217 dalam koper," kata Biti seperti dikutip laman AFP di Harare. Dia menegaskan neraca keuangan perbankan di negara ini jauh lebih sehat dibandingkan pemerintah.
Biti menegaskan, kondisi keuangan pemerintah saat ini dalam kondisi lumpuh. "Kami gagal mencapai target," ujar dia.
Seperti diketahui, perekonomian Zimbabwe terjun bebas setelah presiden Robet Mugabe menghentikan operasional perusahaan perkebunan milik kaum kulit putih.
Aksi radikal itu kontan menurunkan kepercayaan investor pada Zimbabwe, melumpuhkan produksi, memicu sanksi internasional dan menakurkan para pelancong.
Setelah lebih dari satu dekade, kondisi perlahan-lahan berangsur normal. Zimbabwe sebelumnya menderita inflasi tinggi hingga mencapai 231 juta persen yang menyebabkan sejumlah proyek infrastruktur terhenti karena harga yang meningkat.
Namun keuangan publik hingga kini masih menghadapi masalah dan pebisnis lokal masih harus bertarung akibat kurangnya pasokan listrik, permodalan, dan biaya gaji pegawai yang tinggi.
Pemerintah Zimbabwe sebetulnya sudah diperingatkan bahwa negaranya tak memiliki uang cukup banyak untuk menggelar referendum dan pemilikan umum yang rencananya digelar tahun ini.
Biti mengatakan, tak ada jalan lain bagi pemerintah Zimbabwe selain meminta bantuan donasi dari komunitas internasional. "Kami akan mendekati komunitas internasional," kata dia.
Diperkirakan, pemilu yang akan digelar Zimbabwe membutuhkan anggaran hingga mencapai US$ 104 juta. Anggaran pemerintah tahun ini mencapai US$ 3,8 miliar dan ekonomi diproyeksikan tumbuh 5%. (Shd)
Biti menegaskan, kondisi keuangan pemerintah saat ini dalam kondisi lumpuh. "Kami gagal mencapai target," ujar dia.
Seperti diketahui, perekonomian Zimbabwe terjun bebas setelah presiden Robet Mugabe menghentikan operasional perusahaan perkebunan milik kaum kulit putih.
Aksi radikal itu kontan menurunkan kepercayaan investor pada Zimbabwe, melumpuhkan produksi, memicu sanksi internasional dan menakurkan para pelancong.
Setelah lebih dari satu dekade, kondisi perlahan-lahan berangsur normal. Zimbabwe sebelumnya menderita inflasi tinggi hingga mencapai 231 juta persen yang menyebabkan sejumlah proyek infrastruktur terhenti karena harga yang meningkat.
Namun keuangan publik hingga kini masih menghadapi masalah dan pebisnis lokal masih harus bertarung akibat kurangnya pasokan listrik, permodalan, dan biaya gaji pegawai yang tinggi.
Pemerintah Zimbabwe sebetulnya sudah diperingatkan bahwa negaranya tak memiliki uang cukup banyak untuk menggelar referendum dan pemilikan umum yang rencananya digelar tahun ini.
Biti mengatakan, tak ada jalan lain bagi pemerintah Zimbabwe selain meminta bantuan donasi dari komunitas internasional. "Kami akan mendekati komunitas internasional," kata dia.
Diperkirakan, pemilu yang akan digelar Zimbabwe membutuhkan anggaran hingga mencapai US$ 104 juta. Anggaran pemerintah tahun ini mencapai US$ 3,8 miliar dan ekonomi diproyeksikan tumbuh 5%. (Shd)
No comments:
Post a Comment